JAKARTA, PUNGGAWATECH – Sebuah gerakan pengawasan anggaran berbasis kecerdasan buatan tengah menyita perhatian publik. Abil Sudarman, seorang influencer sekaligus aktivis di bidang AI, bersama tim Asai.id meluncurkan sebuah dasbor digital bernama Nemesis yang dirancang untuk mendeteksi kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui platform yang dapat diakses publik di asai.id, siapa pun kini bisa memeriksa anggaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Cara kerjanya terbilang intuitif. Pengguna cukup memilih nama kementerian, lembaga, kabupaten, atau kota yang ingin ditelusuri, lalu sistem secara otomatis menampilkan daftar paket pengadaan beserta total anggaran yang dialokasikan. Setiap paket diberi label tingkat kejanggalan, mulai dari medium, high, hingga absurd, sebagai penanda seberapa mencurigakan suatu pengeluaran di mata algoritma.
Nemesis diklaim mampu mendeteksi pola-pola belanja yang tidak lazim, seperti yang sempat viral dalam beberapa waktu terakhir, antara lain pengadaan kendaraan mewah senilai Rp 8,5 miliar, sewa akuarium ratusan juta rupiah, hingga pembelian meja biliar seharga Rp 400 juta. Data yang kini tersaji di Nemesis adalah anggaran pengadaan tahun 2026, melengkapi temuan-temuan pengadaan 2025 yang sebelumnya telah lebih dulu ramai diperbincangkan.
Abil menyatakan bahwa ke depannya, kode sumber dan model AI yang mendasari Nemesis akan dirilis secara terbuka agar pemerintah pun dapat menggunakannya sebagai alat deteksi dini sebelum suatu pengadaan resmi diajukan. Harapannya, tidak ada lagi kasus anggaran janggal yang baru diketahui pejabat terkait setelah telanjur viral di media sosial.
Salah satu temuan yang memantik respons nyata datang dari Provinsi Jawa Barat. Nemesis menandai anggaran pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al-Jabar senilai Rp 22 miliar sebagai pengeluaran dengan tingkat keparahan tinggi. Hitungan sederhana menunjukkan bahwa 273 petugas kebersihan dengan gaji setara UMR selama setahun termasuk 13 bulan gaji hanya membutuhkan sekitar Rp 17,7 miliar, sehingga selisihnya menjadi pertanyaan.
Gubernur Jawa Barat merespons kritik itu bukan dengan pembelaan, melainkan dengan data. Melalui penjelasan resmi, pemerintah provinsi merinci bahwa alokasi Rp 22 miliar tersebut mencakup gaji 12 bulan, jaminan hari tua, serta pembayaran THR seluruh tenaga kebersihan. Gubernur bahkan menyampaikan apresiasi atas kritik berbasis data itu dan menyebutnya sebagai bagian dari upaya menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Sorotan serupa juga mengarah ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Nemesis menandai dua pos anggaran dengan label absurd, yakni biaya pemeliharaan akuarium di lantai 7 senilai Rp 153 juta dan sewa tanaman hias senilai Rp 1 miliar yang mencakup rumah dinas menteri serta ruangan wakil menteri. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Komdigi terkait kedua pos belanja tersebut.
Di sisi lain, pemerintah sendiri tengah menyiapkan langkah serupa di jalurnya. Utusan Khusus Presiden Hasim Joyo Hadi Kusumo mengumumkan rencana pembangunan sistem pengawasan berbasis aplikasi untuk memantau penyaluran dana desa dan program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung bahkan telah selangkah lebih maju dengan mengembangkan aplikasi Jaga Desa yang terhubung langsung dengan sistem keuangan desa milik Kementerian Dalam Negeri, sekaligus menguji coba sistem pelaporan bagi guru dan siswa terkait kualitas layanan MBG.
Tinggalkan Balasan