Salah satu temuan yang memantik respons nyata datang dari Provinsi Jawa Barat. Nemesis menandai anggaran pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al-Jabar senilai Rp 22 miliar sebagai pengeluaran dengan tingkat keparahan tinggi. Hitungan sederhana menunjukkan bahwa 273 petugas kebersihan dengan gaji setara UMR selama setahun termasuk 13 bulan gaji hanya membutuhkan sekitar Rp 17,7 miliar, sehingga selisihnya menjadi pertanyaan.
Gubernur Jawa Barat merespons kritik itu bukan dengan pembelaan, melainkan dengan data. Melalui penjelasan resmi, pemerintah provinsi merinci bahwa alokasi Rp 22 miliar tersebut mencakup gaji 12 bulan, jaminan hari tua, serta pembayaran THR seluruh tenaga kebersihan. Gubernur bahkan menyampaikan apresiasi atas kritik berbasis data itu dan menyebutnya sebagai bagian dari upaya menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Sorotan serupa juga mengarah ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Nemesis menandai dua pos anggaran dengan label absurd, yakni biaya pemeliharaan akuarium di lantai 7 senilai Rp 153 juta dan sewa tanaman hias senilai Rp 1 miliar yang mencakup rumah dinas menteri serta ruangan wakil menteri. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Komdigi terkait kedua pos belanja tersebut.
Di sisi lain, pemerintah sendiri tengah menyiapkan langkah serupa di jalurnya. Utusan Khusus Presiden Hasim Joyo Hadi Kusumo mengumumkan rencana pembangunan sistem pengawasan berbasis aplikasi untuk memantau penyaluran dana desa dan program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung bahkan telah selangkah lebih maju dengan mengembangkan aplikasi Jaga Desa yang terhubung langsung dengan sistem keuangan desa milik Kementerian Dalam Negeri, sekaligus menguji coba sistem pelaporan bagi guru dan siswa terkait kualitas layanan MBG.
Tinggalkan Balasan